Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Dugaan Korupsi Pertambangan Dikabupaten Bengkulu Tengah

Dugaan Korupsi Pertambangan Dikabupaten Bengkulu Tengah
Dugaan Korupsi Pertambangan Dikabupaten Bengkulu Tengah

Penulis : Agus Topo

TVRINews, Bengkulu

 

Sejak akhir tahun 2021 lalu, Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu resmi menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi pertambangan dikabupaten Bengkulu Tengah menjadi penyidikan.

Direktur reskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol. Aries Andhi mengatakan kasus tersebut masuk kategori dugaan korupsi pertambangan karena didasari sejumlah hal antara lain mengenai pengeluaran perizinannya dan hal administratif lainnya yang pada akhirnya memberikan suatu hak pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan.

"Dari hasil kegiatan tersebut dalam prosesnya pengeluaran perizinannya ternyata di duga cacat formil dan materil sehingga patut diduga yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun pelaku usahanya dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.” Ujar Kombes Pol. Aries Andhi Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu.

Sementara pasca naik ke penyidikan,tim penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah meminta keterangan sejumlah saksi antara lain Bupati Bengkulu Tengah ferry Ramli , Nurul Alawiyah selalu Direktur PT. Borneo Sutan Mining (BSM) dan Dinmar Najamudin selalu Direktur PT. Bara Mega Quantum (BMQ).

Sementara itu, Kepala Kejaksan Tinggi Bengkulu Agnes Triani Membenarkan pihaknya diakhir Desember 2021 lalu telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik ditreskrimsus polda terkait kasus dugaan korupsi pertambangan di Bengkulu Tengah. Namun demikian SPDP yang diterima pihaknya tersebut lanjut Kajati masih bersifat umum dan belum ada nama tersangkanya.

"Ya memang benar di akhir tahun 2021 lalu pihaknya telah menerima SPDP dari penyidik Ditreskrimsus Polda terkait dugaan korupsi pertambangan dikabupaten Bengkulu Tengah dan dirinya belum bisa berkomentar banyak terkait dugaan korupsi tersebut karena hingga kini belum menerima berkas perkaranya baru sebatas SPDP saja.” Tegas Agnes Triani Kajati Bengkulu.

Sementara itu, Muspani selaku kuasa hukum Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli meminta pada penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi pertambangan batubara dikabupaten Bengkulu Tengah.

Pertimbangan permintaan SP3 tersebut karena pihaknya menilai penerbitan SK Nomor 468 tahun 2013 yang dibuat klien kami Bupati Bengkulu Tengah, Ferry Ramli tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku.

SK nomor 468 tahun 2013 tersebut lanjut Muspani berisikan titik koordinat dari Izin Usaha Produksi (IUP) dari bupati sebelumnya di mana dalam IUP itu dalam lampiran disebutkan luas pertambangan perusahaan lebih dari 3.000 hektar.

Oleh karena luasan itu berbeda luasannya dengan bupati sebelumnya, Bupati Bengkulu Utara, sebelum Kabupaten Bengkulu Tengah memisahkan diri. Maka gubernur memerintahkan bupati Bengkulu Tengah untuk melakukan revisi terhadap koordinat itu.

Atas perintah gubernur tersebut maka tim dinas ESDM Bengkulu Tengah kemudian menetapkan luas lahan tambang dari 3.000 hektar berubah menjadi 1.900 hektar. Namun jika dikatakan SK tersebut diduga cacat formil dan materiil itu bukan ranah pidana tapi hukum administrasi negara.

"Jika penyidik ingin melakukan pengusutan maka harus menguji semua item konsesi dan perijinan yang dimiliki PT.BMQ untuk diuji ke pengadilan bila itu melanggar hukum.

"Andai itu dilakukan penyidik di PTUN dan menang belum tentu ada korupsi karena semua konsesi itu diatur oleh banyak UU lex spesialis, UU Lingkungan Hidup Kehutanan, ESDM dan  UU Otonomi daerah." Ungkap Muspani kuasa hukum Bupati Bengkulu Tengah.

Berdasarkan pertimbangan itulah Muspani meminta agar Polda mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3)

Sementara itu menanggapi pernyataan Muspani, tersebut Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Sudarno menyatakan proses penyidikan sedang berlangsung maka ikuti saja prosesnya.

"Proses penyidikan sedang berjalan maka ikuti saja proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung." Jawab Kombes Pol. Sudarno.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.