Trending

  • Selasa, 28 Juni 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Laporan Edy Mulyadi Terus Berdatangan di Polda Kaltim

Laporan Edy Mulyadi Terus Berdatangan di Polda Kaltim
Sejumlah forum masyarakat di Kaltim hingga tokoh adat nampak di Polda Kaltim, pada Senin (24/1/2022) sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.

Penulis Andri Aprianto
TVRINewsBalikpapan 

 

Sejumlah forum masyarakat di Kaltim hingga tokoh adat nampak di Polda Kaltim, pada Senin (24/1/2022) sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. 

Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan dugaan ujaran kebencian hingga ujaran provokasi terhadap sebuah video yang tengah viral dalam beberapa hari terakhir ini. Yang tak lain adalah Edy Mulyadi yang menyatakan jika Kalimantan khususnya Kabupaten PPU adalah tempat jin membuang anak. 

Laporan masyarakat ini pun langsung diterima di Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kaltim, tepatnya di Sub Saiber. 

Salah satu kelompok adat Kalimantan Perpedayak Indonesia lebih dulu membuat laporan di Polda Kalti dengan dipimpin langsung oleh Sekretaris DPW, Areston Dayano. 

Usai melaporkan Edy Mulyadi, ia mengatakan jika orang tersebut harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Pasalnya, dalam ucapannya di video tersebut telah melukai hati masyarakat Kaltim. 

"Harus ditindak dengan hukum yang berlaku. Dan juga harus meminta maaf kepada masyarakat Kaltim, khususnya di Kabupaten PPU," ujarnya. 

Tak selang berapa lama, kelompok masyarakat Kaltim lainnya juga tiba di Polda Kaltim untuk melakukan hal yang sama. Abriantinus selaku Ketua Koppad Borneo mengatakan jika pernyataan Edy Mulyadi sudah masuk dalam ujaran kebencian. Untuk itu dirinya meminta kepolisian untuk menghukumnya. 

"Kami secara spontanitas berkumpul bersama-sama untuk melaporkan ujaran beliau," jelasnya. 

Lanjut Abriantinus, dengan ucapan Edi yang berbunyi "Jin Buang Anak" adalah sebuah penghinaan yang sangat keji bagi masyarakat daerah. 

"Kami mau polisi menangkap Edy Mulyadi karena dia telah mencederai kebinekaan, persatuan dan kesatuan Indonesia," tambahnya. 

Sementara itu salah satu tokoh adat Paser dari Kabupaten PPU, Helena mengatakan jika Edy Mulyadi tidak hanya dihukum nasional saja, melainkan juga akan dihukum secara adat. 

"Kami dari lembaga adat Dayak dan Paser meminta kepada saudara Edy Mulyadi dijatuhi hukuman adat. Itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat," tegasnya. 

Dari pantauan di Polda Kaltim hingga Senin siang sekitar pukul 12.30 WITA sedikitnya sudah ada 8 kelompok masyarakat yang menyampaikan laporan perihal pernyataan Edy Mulyadi.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.