Trending

  • Minggu, 3 Juli 2022

Metro

  • 0 Komentar

Gubernur Jatim Sepakati Raperda Pekerja Migran Indonesia

Gubernur Jatim Sepakati Raperda Pekerja Migran Indonesia
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Simanjutak

Penuluis : Wira A

TVRINews, Surabaya

 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), resmi disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Propinsi Jawa Timur, Senin (21/3/2022).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah dalam paparannya mengatakan, penerapan Raperda untuk beri perlindungan hulu hingga hilir bagi PMI dan keluarganya.  

Bertempat di Gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan tentang tantangan buruh migran yang saat ini menjadi perhatian serius.

Saat ini pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam melindungi seluruh warga Jawa Timur yang saat ini sedang menjadi pahlawan devisa di luar negeri.

Pemerintah kedepan bersama DPRD Jawa Timur diharapkan dapat bersinergi, melakukan langkah konkrit untuk dapat menekan kemungkinan hal negative, termasuk diantaranya urusan perlindungan jiwa dan jaminan tunjangan yang mungkin saja tidak dibayarkan ketika berada di luar negeri.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan peraturan yang mampu melindungi buruh migran secara kompleks.

Sementara itu  Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Simanjutak juga menegaskan, bila langkah ini  harus segera direalisasikan sesegera mungkin optimalisasinya dalam memastikan semuanya berjalan dengan baik.

Sahat Simanjutak juga menyampaikan hingga saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar peraturan dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 4 tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan PMI sebelumnya, sehingga diharapkan dapat disesuaikan dan disempurnakan di UU No. 18 2017 tentang Perlindungan PMI, PP No. 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI ataupun peraturan BP2MI No. 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Pekerja dan Migran.

Akibat dari semua permasalahan terkait PMI, maka Gubernur Jawa Timur secara yakin melakukan persetujuan Raperda Provinsi Jawa Timur, tentang inisiatif DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI yang harapannya dapat memastikan terjaminnya parah buruh ketika bekerja diluar negeri  dan terjaminnya mereka ketika sedang menghadapi masalah.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.