Trending

  • Selasa, 28 Juni 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Pura-Pura Beli, Polda Jateng Bongkar Penjualan Alat Rapid Test Tak Izin Edar

Pura-Pura Beli, Polda Jateng Bongkar Penjualan Alat Rapid Test Tak Izin Edar
Pura-Pura Beli, Polda Jateng Bongkar Penjualan Alat Rapid Test Tak Izin Edar

Penulis: Dadan Hardian

TVRINews, Semarang
 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng  menangkap seorang karyawan PT. SSP berinisial SPM (34) yang tinggal di Jalan Paradise Sunter Jakarta Utara.

"Sudah kita amankan 450 pack di TKP wilayah Genuk Semarang. Jangan sampai dalam situasi Covid-19 ini ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan," jelas Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, didampingi Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji dan Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Johanson Ronald.

Pelaku diduga mengedarkan alat Rapid Antigen tanpa izin edar di Jawa Tengah.Pengungkapan kasus itu berawal sejak Januari 2021. Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng mendapatkan informasi marak penjualan alat Kesehatan berupa alat Rapid Test Antigen Covid-19 merek Clungene di Jawa Tengah.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan berpura-pura sebagai
pembeli alat Rapid Test Antigen Clungene.

Polisi memancing pelaku dengan cara COD (cash on delivery) di Jalan Cemara III No. 3 Padangsari, KecamatanRapid Banyumanik.Di tempat tersebut petugas mengamankan dua orang kurir PF dan PRS kedapatan membawa alat Rapid Test Antigen merek Clungene.

Barang bukti yang diamankan sebanyak 25 boks @25 pcs Rapid Test Antigen Clungene yang diduga tidak memiliki izin edar.

Tak lama kemudian, Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jateng  AKBP Asep Mauludin, bersama tim melakukan penggeledahan dan penyitaan di Jalan Perak No. 9 Kwaron 2 Bangetayu Genuk Semarang. Rumah itu merupakan rumah milik SPM.

Di tempat itu, polisi menemukan barang bukti ratusan boks alat Rapid Test Antigen berbagai merek yang diduga juga tidak memiliki izin edar.

"Modus operandi pelaku yaitu mereka menjual sesuai pemesanan kemudian mereka datang dan pembeli membayar DP.  menjual barang-barang tersebut ke klinik maupun perseorangan," ungkap Dirreskrimsus Polda Jateng.

Sementara, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, mengatakan dari hasil penjualan produknya selama lima bulan, pelaku bisa meraup keuntungan sebesar Rp 2,8 miliar. Untuk itu, Polda Jawa Tengah akan menindak tegas pelaku kejahatan yang sudah merugikan kesehatan masyarakat.

"Tentu perbandingannya lebih murah karena tidak punya izin edar. Dan ini sangat merugikan terkait dengan perlindungan konsumen ancaman hukuman bisa lima tahun. Tapi kalau UU kesehatan ancaman bisa 15 tahun dan denda sampai Rp 1,5 miliar," tegas Kapolda Jateng.

"Dampaknya sangat terasa sekali. Satu, kalau tidak ada izin edar jangan-jangan dipalsukan. Kedua, jangan-jangan terkait dengan kualifikasi kesehatan tidak memenuhi syarat. Makanya ini harus kita amankan," ujarnya, Rabu (55/2021). 


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.