Trending

  • Sabtu, 3 Desember 2022
  • Bahasa

Metro

  • 0 Komentar

Kirim Surat ke Menaker Soal UMP 2022, Anies Baswedan Berikan Enam Poin 

Kirim Surat ke Menaker Soal UMP 2022, Anies Baswedan Berikan Enam Poin 
Anies menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kenyataan di lapan

Penulis: Riana Rizkia

TVRINews, Jakarta

Seminggu sebelum demonstran buruh turun ke jalan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk mengkaji ulang formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. 

Surat dengan nomor 533/-85.15 yang dibuat 22 November 2021 tersebut berisi enam poin. 

Pertama, Anies menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kenyataan di lapangan. 

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta perlu menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula PP Nomor 36 tahun 2021. 

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, Surat Menteri Ketenagakerjaan RI nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 561/6393/SJ.

Kedua, Pemrov DKI menilai bahwa kenaikan Rp37.749 dirasa sangat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. 

Anies mengatakan, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2021 mengalami kenaikan 3,2 persen, tahun-tahun sebelumnya Jakarta kenaikan JMP 8,2; 8,7; 8,05. Tahun lalu memang mengalami krisis,” ucap Anies di tengah-tengah massa buruh KSPI DKI Jakarta yang berunjuk rasa di Balai Kota, Senin (29/11).

“Tetapi ketika di tahun 2022 hanya 0,85 persen, kami punya pandangan ini angka yang terlalu kecil,” kata Anies menambahkan.

Poin ketiga adalah terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor lapangan usaha pada masa pandemi mengalami penurunan.

"Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial,” katanya.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan dan berharap Menaker dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Di depan para buruh yang melakukan aksi massa pada hari ini, Anies mengatakan bahwa, formula UMP 2022 tidak cocok diterapkan di Jakarta. 

Hal tersebut dilakukan guna memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis. 

Kelima, Pemprov DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki upah minimum kabupaten atau kota sehingga upah minimum provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota dan kabupaten.

Poin penutup atau keenam, yaitu Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022.

“Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik guru maupun pengusaha merasakan keadilan. Betul kan? Kan adil itu harus semuanya," tegasnya.

Sebagai informasi, demonstran buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi massa di depan Balai kota DKI Jakarta, Senin (29/11) pagi.

Mereka menuntut dan memaksa Anies Baswedan agar mencabut Surat Keputusan (SK) soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022, kemudian menerbitkan SK baru dengan revisi yang mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.