Trending

  • Kamis, 27 Januari 2022

Dari Senayan

  • 0 Komentar

Naik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta, Pantaskah?

Naik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta, Pantaskah?
Naik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta, Pantaskah?

Rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta yang fantastis menjadi perbincangan ramai di  masyarakat dalam beberapa hari ini. Dalam Rancangan Rencana Anggaran Tahunan (RKT) tahun 2021 disebutkan setiap anggota DPRD DKI Jakarta nantinya akan menerima gaji Rp 8,4 miliar per tahun atau Rp 689,6 juta per bulan. Nyaris Rp 700 juta setiap bulannya. WOW.

Penerimaannya dibagi dalam dua bentuk yaitu pendapatan langsung dan tidak langsung. Pendapatan langsung terdiri dari 10 item yaitu uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga,  tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.

Total semuanya sekitar Rp 173 juta per bulan atau Rp 2,1 milar per tahun.  Yang paling fantastis dalam pendapatan langsung ini adalah tunjangan perumahan sebesar Rp 110 juta dan komunikasi sebesar Rp 35 juta setiap bulannya.

Bagaimana dengan pendapatan tidak langsung?  Nilainya nyaris sama yaitu Rp 143,4 juta per bulan atau Rp 1,7 miliar pertahun. Penerimaan tidak langsung tersebut untuk tujuh hal yaitu kunjungan dalam provinsi, kunjungan luar provinsi, kunjungan lapangan komisi, rapat kerja eksekutif, tunjangan sosperda, tunjangan ranperda, tunjangan sosial kebangsaaan.  Total anggaran pendapatan untuk 106 anggota dewan mencapai Rp 888,7 miliar. 

Dibanding tahun 2020, itu berarti gaji anggota dewan yang terhormat naik Rp 44 juta per bulan dan anggaran kegiatan naik Rp 569,6 juta setiap bulannya. Secara persentasi kenaikannya mencapai 400 persen atau empat kali lipat.

Pertanyaaanlah adalah pantaskah anggota dewan yang adalah perwakilan rakyat Jakarta tersebut mendapat kenaikan pendapatan sebesar itu, di tengah pandemi Covid-19? Ketika masyarakat yang memilh mereka sedang berjuang mengatasi wabah. Berjibaku mencari makan sehari-hari setelah dirumahkan, gaji dipotong, dan usahanya terpuruk tajam. 

Apakah kenaikan tersebut tidak melukai hati warga dan buruh di Jakarta yang kenaikan upah minimumnya untuk tahun 2021 ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya 3,27 persen menjadi Rp 4,4 juta. Itupun berlakunya dengan syarat. Bagi perusahaan yang terkena dampak covid-19, boleh tidak menaikkan gaji pegawainya.

Apakah kenaikan itu wajar kalau dibandingkan  kinerja anggota dewan saat ini dan Penerimaan Asli Daerah – PAD DKI Jakarta?  Rakyat sedang menderita karena pandemi yang belum juga berakhir. Seharusnya, anggota dewan tidak menambah penderitaan tersebut, tapi menambalnya dengan menyalurkan dana lebih besar ke kantong rakyat, bukan ke pundi-pundi mereka.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar