Trending

  • Minggu, 14 Agustus 2022

Hukum

  • 0 Komentar

PN Balikpapan Batalkan 13 Sertifikat Pengembang Perumahan Terbesar di Balikpapan 

PN Balikpapan Batalkan 13 Sertifikat Pengembang Perumahan Terbesar di Balikpapan 
PN Balikpapan Batalkan 13 Sertifikat Pengembang Perumahan Terbesar di Balikpapan 

Penulis : Andrie Aprianto

TVRINews, Kalimantan Timur

Balikpapan - Polemik pengembangan hunian di Borneo Paradiso yang berada di wilayah Balikpapan Selatan bergulir.
Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan telah mengeluarkan putusan gugatan PT Karya Agung Putra Indonesia (KAPI), terhadap aset tanah 13 sertifikat yang dijaminkan PT Cowell kepada Qatar National Bank (QNB). 

Kuasa Hukum PT KAPI, Agus Amri mengatakan putusan PN Balikpapan itu bernomor 206/Pdt.G/2020/PN Bpp, keluar pada 9 Februari 2022. 

"Inti dari gugatan ini adalah, membatalkan hak tanah atas 13 sertifikat atas nama PT KAPI yang dijaminkan oleh PT Cowell ke Qatar National Bank, untuk mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan, pembangunan infrastruktur perumahan,” ujarnya, Senin (14/2/2022). 

Sebelumnya, PT KAPI yang memiliki aset seluas sekitar 150 hektare menggandeng PT Cowell Development sebagai mitra kerja sama operasional pengembangan hunian di Borneo Paradiso. 

Seiring berjalannya waktu, ternyata aset PT KAPI dijaminkan oleh PT Cowell kepada QNB dengan nilai pemberian fasilitas sebesar 188 juta Dollar Amerika. 

“Atau kalau dikonversi ke mata uang Rupiah, hampir Rp 2,7 triliun,” ungkapnya. 

Namun sayangnya, kerja sama dengan PT Cowell itu tidak berjalan mulus. PT Cowell tidak dapat menepati janji dalam kesepakatan antara PT KAPI dengan PT Cowell. 

“Pihak PT KAPI merasa dirugikan, sehingga mengajukan klaim untuk hak pembatalan tanggungan. Belum lagi PT Cowell di Pengadilan Niaga di Jakarta diputus pailit,” kata Agus Amri. 

Kemudian, proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan berlanjut dan mendapat putusan yakni membatalkan hak tanggungan atas 13 sertifikat yang dijaminkan oleh PT Cowell. 

“Hal ini berarti ada proses hukum yang semua pihak harus hargai, hormati, meskipun proses hukum ini belum berkekuatan hukum tetap,” katanya. 

Agus Amri berharap semua pihak yang berwenang dapat menghormati proses hukum ini, sampai putusan PN Balikpapan tersebut berkekuatan hukum tetap. 

Ia menekankan kepada warga yang sudah memiliki lahan atau rumah dan telah menempati hunian di Borneo Paradiso, untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan proses hukum yang sedang berjalan ini. 

“Ini juga agar para penghuni tidak merasa resah dengan adanya proses hukum yang berjalan. Karena dari 150 hektare, hanya setengah yang dijaminkan oleh PT Cowell ke pihak QNB,” ungkapnya. 

Rekan Agus Amri, Hadi IN Manihuruk menyebut putusan PN Balikpapan yang diajukan sejak 19 Oktober 2020 lalu. 

Menjadi dasar yang kuat, bahwa ke 13 sertifikat aset PT KAPI yang dijadikan jaminan PT Cowell kepada QNB, bersifat kosong atau tidak ada keterikatan sama sekali. 

“Atau tidak sedang dijaminkan di suatu tempat manapun,” katanya. 

Hadi menyebut, keputusan juga memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan untuk mencabut dan menghapus status hak tanggungan yang melekat pada jaminan di 13 sertifikat itu. 

Selain itu, Hadi menyebut bahwa putusan PN Balikpapan itu tidak terlalu memengaruhi rencana pembangunan perumahan di Borneo Paradiso, di mana sejauh ini baru mencapai tahap pembangunan sekitar 40 persen. 

Meski banyak pihak yang menghawatirkan kasus pailit PT Cowell itu akan berdampak pada masa depan komplek perumahan di Batakan tersebut. 

“Secara prinsip tidak ada masalah, karena masalah yang terjadi adalah masalah kerja sama,” katanya. 

Ia menegaskan, putusan PN Balikpapan ini erat hubungannya dengan keputusan pailit PT Cowell di Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat. 

Di mana dijelaskan, tim eks kurator PT Cowell telah mengumumkan putusan pengesahan perdamaian atau homologasi dan pengakhiran kepailitan perseroan. 

Sehingga para pihak, juga memiliki kewenangan. Yakni kewenangan PT KAPI untuk mengajukan gugatan terhadap 13 sertifikat tanah dan diputuskan PN Balikpapan, untuk dibatalkan sebagai jaminan PT Cowell kepada QNB. 

Selain itu, sejak putusan itu diterima pihak kuasa hukum PT KAPI sejak 9 Februari 2022 lalu, Agus Amri Cs juga mengaku belum menyatakan sikap. 

Ia menyebut harus menunggu proses hukum agar berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak menghasilkan langkah sepihak yang dapat mencederai proses hukum yang berjalan. 

“Jadi masih ada tenggat waktu sampai Mei 2023, kalau tidak salah. Atau dua kali homologasi,” ucapnya. 

Adapun proses homologasi yang berjalan, kata dia, juga tidak memberikan apa-apa bagi pihak PT KAPI, bahkan berpotensi bisa kehilangan hak atas tanahnya. 

“Inilah kenapa kami menggugat PT Cowell, QNB, bahkan pihak pertanahan untuk segera melakukan upaya untuk memulihkan hak-hak PT KAPI, yang dirugikan atas kerja sama ini,” tukasnya. 

Agus Amri kembali menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak akan memengaruhi para end user atau penghuni kawasan Borneo Paradiso. 

“Itu (sebagian rumah yang dihuni) tidak termasuk yang dijaminkan oleh PT Cowell ke QNB. Jadi tidak perlu resah dengan banyak sekali rumor yang ada,” katanya.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.