Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Metro

  • 0 Komentar

Soal Pemblokiran Akses Jalan Ke Bendungan Manikin, Pemkab Kupang Harus Bertanggung Jawab

Soal Pemblokiran Akses Jalan  Ke Bendungan Manikin, Pemkab Kupang Harus Bertanggung Jawab
Soal Pemblokiran Akses Jalan Ke Bendungan Manikin, Pemkab Kupang Harus Bertanggung Jawab

Penulis : Thomy Mirulewan

TVRINews, Kupang

 

Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pemilik Wilayah diharapkan ikut pro aktif dalam menyelesaikan persoalan lahan yang kini menjadi dasar bagi warga masyarakat disekitar Lokasi Proyek Bendungan Manikin untuk melakukan aksi pemblokiran jalan di lokasi tersebut.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Sumber Daya Air hanya ditugaskan untuk membangun Bendung tersebut setelah adanya kepastian lahan dari Pemerintah setempat yakni Pemerintah Kabupaten Kupang.

"Kami itu hanya urus pembangunan Bendungan harusnya soal lahan itu urusan Pemerintah Daerah, sehingga kalau ada aksi klaim dari warga harusnya Pemkab Kupang yang menyelesaikan masalah tersebut. Urusan bayar nanti kita/Pemerintah Pusat yang bayar melalui PPK pengadaan tanah, jadi itu harapan Kita dalam kasus Pemblokiran akses jalan masuk ke lokasi Bendungan Manikin di Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur." Ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 Kupang Agus Sosiawan saat memberikan keterangan Pers kepada sejumlah wartawan di Kupang pada Senin, (14/02/2022).

Menurutnya, seluruh proses dan koordinasi telah dilakukan sejak proyek bendungan Manikin dibangun beberapa tahun lalu, bahkan 6 Desa dari 8 Desa yang masuk dalam areal lahan  bendungan Manikin telah dilakukan pengukuran dan pendataan oleh tim untuk proses pembayaran nanti.

"Dari 8 desa yang masuk dalam areal lahan terdampak bendungan itu 6 Desanya sudah selesai, sekarang tinggal menunggu 2 Desa saja. Jika warga tidak menolak maka semua sudah dalam proses pembayaran Ganti untung dan tidak terlambat seperti sekarang ini". Katanya.

Dijelaskan, aksi protes warga pemilik lahan ini bukan pertama kali terjadi di lokasi proyek Bendungan Manikin tetapi sudah  berlangsung lama, tetapi belum bisa diselesaikan karena masih tersisa lahan di dua Desa itu.

"Masalahnya ada di dua desa itu, kalau mereka menerima tim pematok dari badan Lingkungan Hidup maka semua sudah selesai dan tinggal proses pembayaran dengan mengacu pada hasil tim advaiser nanti."jelas Agus.

Karena itu untuk menangani Maslaah ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Kupang sehingga persoalan secepatnya teratasi dan kegiatan kembali dimulai.

""Harapan kita ya itu, ada upaya pendekatan dari Pemerintah Kabupaten Kupang yakni Bupati Kupang kepada masyarakat , karena Pemkab Kupang yang  punya wilayah."pungkas Agus.

Sementara itu Pihak Kontraktor Pelaksana melalui Humasnya IN Am mengaku, dengan adanya aksi Pemblokiran ini menyebabkan seluruh aktivitas di proyek dihentikan total yang tentu berdampak pada biaya operasional.

"Kalau ditanya rugi ya kami rugi pak, kan ada kita sewa alat berat dan lainnya yang tetap dihitung per hari dengan nilai yang bukan sedikit."katanya.

Selain itu juga (IN)  dan (AM) mengaku seluruh Mandor/pekerja yang ada di lokasi telah di rumahkan, hal ini tentu berdampak pada Progres pekerjaan fisik proyek.

Untuk diketahui Sejak dibangun beberapa tahun silam, fisik  proyek Bendungan Manikin hingga akhir  bulan Nopember 2021 atau jelang masa akhir kontrak pada akhir  Tahun 2022 mendatang baru mencapai 38 persen.

Sumber air bendungan berasal dari Sungai Manikin dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 49,31 Km2, bendungan di desain dengan Tipe Urugan Random Batu Gamping dengan Inti Tegak yang memiliki kapasitas tampung 28,20 juta m3 dan luas genangan normal 148,7 Ha.

Bendungan ini direncanakan dapat memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian seluas 310 Hektar (Ha) di Kabupaten Kupang dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku sebesar 700 liter/detik untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar  0,125 MW dan pengendalian banjir 531,70 m3/detik. 


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.