Trending

  • Kamis, 11 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

DPR Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Pelecehan Seksual Oknum KPI

DPR Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Pelecehan Seksual Oknum KPI
DPR Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Pelecehan Seksual Oknum KPI

Penulis: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pegawai di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. 

Anton mengatakan masalah perundungan dan pelecehan seksual hal itu harusnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Sebab, dia menilai sebagai masyarakat Indonesia memiliki akhlak dan perilaku yang baik. 

"Itu harus diusut dan dituntaskan, masa di negara kita yang masyarakat beradab bisa melakukan perbuatan seperti itu," ujar Anton Sukartono saat dihubungi TVRINews.com, di Jakarta, Jumat (3/9/2021). 

Lebih lanjut Anton menambahkan kasus seperti itu harus ditindak sesegera mungkin dan di bawa ke ranah hukum. Tujuannya, untuk memberikan efek jera agar hal seperti itu tidak terjadi lagi instansi di manapun 

"Itukan sangat jelek sekali, jadi harus dituntaskan. Jangan sampai terjadi seperti itu di instasi-instasi di mana pun," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, dalam pesan berantai di aplikasi perpesanan, korban berinisial MS diketahui bekerja sebagai pegawai KPI Pusat.  

Dia mengaku telah menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tujuh pegawai di Kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020. 

Pengakuan korban itu muncul ke publik lewat siaran tertulis yang diterima oleh sejumlah media nasional di Jakarta, Rabu. 

Dalam pengakuan itu, korban mengaku mengalami trauma dan stres akibat pelecehan seksual dan perundungan yang menjatuhkan martabat dan harga diri korban. 

Korban menyampaikan dia sempat melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kepolisian.  

KPI Pusat menyampaikan tidak akan menoleransi segala bentuk pelecehan seksual dan perundungan dalam bentuk apa pun. 

"KPI Pusat akan melakukan langkah-langkah investigasi internal dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak," kata Ketua KPI Pusat Agung Suprio sebagaimana dikutip dari pernyataan sikap KPI Pusat. 

Kemudian, KPI Pusat akan memberi perlindungan dan pendampingan hukum serta pemulihan secara psikologis terhadap korban.

 

Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.