Trending

  • Selasa, 28 Juni 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Wacana Penundaan Pemilu, Pakar: Jangan Bermain-Main dengan Isu Ini

Wacana Penundaan Pemilu, Pakar: Jangan Bermain-Main dengan Isu Ini
Wacana Penundaan Pemilu, Pakar: Jangan Bermain-main dengan Isu Ini

Penulis: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta

Usulan penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai PKB, Golkar, dan PAN belakangan ini menuai polemik di masyarakat.

Menanggapi wacana itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menyarankan agar para ketua umum partai tersebut lebih berhati-hati lagi dalam melempar isu penundaan Pemilu ini.

"Saya mau bilang, hati-hati atau jangan sekali-kali bermain-main dengan masa jabatan atau penundaan pemilu ini, karena bermain-main dengan masa jabatan itu sudah pasti melanggar prinsip konstitusionalisme, melanggar juga prinsip demokrasi dan sistem presidensial kita," kata Zainal Arifin dalam diskusi secara daring, Sabtu (5/3/2022).

Lebih lanjut, Zainal Arifin menjelaskan bahwa bermain dengan isu penundaan Pemilu itu seringkali membuka pintu masuk atau jebakan ke arah otoritarianisme, yang kemudian dilegalisasi dengan mengubah Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Pemilu seakan-akan itu benar, padahal salah.

"Untuk mencapai itu biasanya yang dipakai adalah popularitas, perlu kita ketahui banyak sekali presiden yang tergoda menambah masa jabatan karena popularitas, dan itu ujung-ujung gagal," ujarnya.

Tidak hanya itu dalam penjelasannya, Zainal Arifin juga mempertanyakan alasan kongkrit untuk menunda Pemilu.

"Betulkah alasan pandemi Covid-19 itu menjadi alasan untuk menunda Pemilu? Saya rasa ini gak logis dan aneh, karena Indonesia belakangan ini kebijakannya sudah melangkah ke arah endemik dan sudah meninggalkan pandemi Covid-19," ucapnya.

Jika alasannya karena ekonomi, itu lebih aneh lagi karena negara sudah menganggarkan pengeluaran Pemilu. Bahkan negara sudah komitmen untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).

"Sebenarnya semua sudah ada dalam anggaran, misalnya untuk kasus Covid-19 sampai sekarang kita udah gelontorkan uang sebanyak Rp700 sampai 800 triliun. Jadi uang kita ada, dan tidak sedang dalam masa krisis ekonomi," tutur Zainal Arifin.

"Maksud saya adalah betulkah alasan ekonomi bisa dipakai untuk penundaan pemilu? Banyak ekonom mengatakan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk itu," sambungnya.

Sebelumnya, isu penundaan pemilu ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum (Ketum) PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beberapa waktu lalu, lalu diikuti oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Cak Imin mengatakan bahwa idenya itu disampaikan karena tidak ingin ada yang mengganggu pertumbuhan ekonomi saat ini, termasuk penyelenggaraan Pemilu.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.