Trending

  • Rabu, 1 Desember 2021

Nasional

  • 0 Komentar

Tarif PPN akan Naik jadi 12 Persen

Tarif PPN akan Naik jadi 12 Persen
Tarif PPN akan Naik jadi 12 Persen

Reporter: Naufal Lanten

TVRINews, Jakarta

Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Peraturan baru ini akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir.

Wacana tersebut menjadi ramai diperbincangkan publik.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo memaklumi reaksi masyarakat terkait kenaikan tarif PPN berimbas pada naiknya berbagai harga bahan pokok.

“Pemerintah sendiri struggle dengan APBN yang bekerja keras, masa mau bunuh diri? Begitu kira-kira yang saya tangkap,” ujar Prastowo melalui akun Twitternya, Rabu (9/6/2021).

Meskipun menampik tudingan bahwa pemerintah terkesan membutuhkan uang akibat pandemi Covid-19, menurut dia, pemerintah sedang memperjuangkan perekonomian agar kembali pulih.

“Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!”, tulis Prastowo.

Prastowo menjelaskan beberapa negara di dunia juga mengkaji aturan perpajakannya melalui perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif.Ada 15 negara yang menyesuaikan tarif PPN untuk membiayai penanganan Covid-19 di wilayahnya.

“Rata-rata tarif PPN 127 negara adalah 15,4 persen. Kita sendiri masih 10 persen,” katanya.

Prastowo mencontohkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sesaat setelah dilantik, langsung berencana menaikkan tarif PPh Badan dari 21 persen menjadi 28 persen. Inggris juga, dari 19 persen menjadi 23 persen.

“Banyak negara berpikir ini saat yang tepat untuk memikirkan optimalisasi pajak untuk sustainabilitas,” tuturnya.

Lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini menilai kinerja perpajakan di Tanah Air. Meski dalam lima tahun terakhir nominal naik, jumlah tersebut belum optimal membiayai banyak target belanja publik. Terlebih 2020 karena pandemi penerimaan pajak tergerus, dan pemerintah justru terus memberikan insentif.

Untuk itu, kata dia, pemerintah menilai saat ini adalah waktu tepat merancang, dan memikirkan penetapan pajak secara bertahap. 

“Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1 persen. Beberapa barang atau jasa juga demikian skemanya agar ringan,” kata Prastowo.

“Mohon terus dikritik, diberi masukan, dan dikawal. Ini masih terus dikaji, dipertajam, dan disempurnakan. Pada waktunya akan dibahas dengan DPR. Jika disetujui, pelaksanaannya memperhatikan momen pemulihan ekonomi,” ujarnya menambahkan.

Sebagai informasi, Indonesia akan mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok. Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf aturan itu, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Artinya, barang pokok akan dikenakan PPN.

Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang pokok yang dimaksud, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, ubi-ubian, sayur mayur, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.


Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.