Pemerintah Rela Dianggap Cerewet soal Sosialisasi daripada Korban Covid Berderet-deret

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo. (foto istimewa)

Reporter: Christhoper Natanael Raja

TVRINEWS, Jakarta

Pemberlakuan aturan pelarangan mudik berdasarkan Surat Edaran (SE) Satuan tugas (Satgas) Nomor 13 Tahun 2021 dimulai besok atau Kamis (6/5/2021). Hal ini didasari dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada masa libur panjang.

Berkaca pada pengalaman, Satgas penanganan Covid-19 yang sudah setahun lebih dihadapi, setiap libur panjang akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan bertambahnya angka kematian, dari liburan lebaran Idul Fitri tahun lalu, 17 Agustus, sampai dengan Natal dan Tahun Baru.

Dengan variasi angka kasus aktif dari posisi sekitar 70 persen sampai dengan 116 persen yang diikuti dengan 46 persen sampai dengan 75 persen untuk angka kematian. “Keputusan pemerintah untuk larangan mudik ini bukan hanya tepat, tapi sangat tepat,” kata Doni Monardo Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dalam Forum Merdeka Barat 9 “Jaga Keluarga, Tidak Mudik”, Rabu (5/5/2021).

Doni mengungkapkan dengan kenaikan kasus aktif akan diiringi dengan bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit, ruang perawatan ICU, isolasi lebih dari 80 persen. Bahkan pada bulan Januari lalu kasus dibeberapa provinsi mencapai lebih dari 100 persen. Sehingga pasien harus dibawa keluar provinsi diikuti angka kematian lebih dari 250 per hari, termasuk dokter dan perawat yang terpapar Covid karena merawat pasien. “Pilihan untuk melarang mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis dan kita semua harus mengikuti keputusan ini,” ujar Doni.

Doni yang menjabat juga sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan kebijakan pelarangan mudik ini adalah keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tidak boleh ada satupun penjabat pemerintah yang berbeda narasinya. Oleh karenanya, kita harus melakukan hal ini adalah memberikan sosialiasi kepada masyarakat setiap saat. Lebih baik hari ini kita lelah, dianggap cerewet daripada Covid berderet-deret,” ucap Doni dengan tegas.

Berdasarkan data survei yang diterima oleh Satgas Covid-19, masyarakat yang masih nekat ingin mudik masih ada tujuh persen atau sekitar 18,7 juta orang dari seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, Doni mempertegas tugas Pemerintah untuk mengurangi angka ini sekecil mungkin.

Untuk itu, Doni mengajak seluruh pihak yang berwenang baik di pusat maupun di daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan untuk bekerjakeras mengingatkan masyarakat agar jangan mudik. “Mari bersabar menahan diri karena kalau ini kita biarkan, maka sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang. Setiap daerah belum tentu memiliki rumah sakit yang memadai, (dengan) dokter yang merawat, akibatnya bisa menjadi fatal (kematian),” tutur Doni.

Editor: Eggi Paksha

Daerah