Kolaborasi Antarparlemen dalam SEAPAC Diharap Punya Andil Besar dalam Pemberantasan Korupsi

Penulis: Iman Nurizqi
TVRINews, Jakarta
Korupsi saat ini telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Bahayanya lagi, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif, di tingkat nasional, regional, bahkan global. 

"Karena itu, kolaborasi antarparlemen memiliki andil besar dalam memberantas korupsi, " ujar Presiden SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians against Corruption/Organisasi Parlemen Asia Tenggara anti Korupsi), Fadli Zon kepada TVRINews di Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon saat menjadi panelis dalam forum Inter Parliamentary Union (IPU) – UN Annual Parliamentary Hearing beberapa pekan lalu. 

Seperti diketahui, Forum SEAPAC  merupakan pertemuan tahunan antara Parlemen dunia dan United Nations. 

Pada tahun ini, forum UN-IPU  mengangkat tema utama “Fighting corruption to restore trust in government and improve development aspects”. 

Dalam forum tersebut, Fadli Zon menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus lebih komprehensif. Mulai dari pencegahan hingga penindakan dan semangat bersama dalam menerjemahkan elemen-elemen UNCAC (United Nations Convention against Corruption).

Selama ini, lanjutnya, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan undang-undang dan penegakkan hukum tak lagi memadai untuk membangun mekanisme efektif dalam pemberantasan korupsi. 

"Nggak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun corruption perception index (CPI) tidak mengalami peningkatan signifikan," ujarnya. 

Karena itu, sambungnya, dalam tataran lebih teknis, selain dengan membangun sistem penegakan hukum yang kuat, diperlukan perapihan kerangka bersama dalam menggali elemen-elemen UNCAC, dan menerjemahkannya menjadi legislasi, kebijakan hingga aktivitas pengawasan. 

Menurut politisi Partai Gerindra itu, anggota parlemen harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik sosial politik hingga kerangka hukum dalam menerjemahkan elemen UNCAC menjadi bagian dari intervensi parlemen. 

Saat ini,  sambungnya, masih ditemukan perbedaan di setiap negara-negara di Asia Tenggara dalam menerjemahkan UNCAC. 

"Di sejumlah negara misalnya, pengungkapan aset masuk dalam produk legislasi. Tapi ada juga yang hanya menjadi kode etik maupun keputusan parlemen. Begitu pula dengan pendaftaran pemilik manfaat," paparnya.

Dia menjelaskan, SEAPAC saat ini tengah menyusun program memetakan pelaksanaan dan pengaturan UNCAC untuk mengetahui kekuatan, tantangan dan metode terbaik dalam pelaksanaannya.

SEAPAC juga mendorong adanya kerjasama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. 

"Dalam konteks ini, SEAPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi," ujar Ketua BKSAP DPR RI ini.

Fadli Zon juga mengungkapkan, untuk mendukung ekosistem pemberantasan korupsi, diperlukan regulasi kuat untuk memberikan perlindungan pada pelapor. 

"Saat ini sebagian besar negara telah memiliki regulasi. Namun, aspek mengenai perlindungan akan laporan balik/aksi balasan hingga pemecatan dari tempat kerja karena melaporkan perbuatan korupsi masih perlu diperdalam, " paparnya. 

Agenda yang digelar selama dua hari tersebut menghadirkan sejumlah pembicara termasuk Chair GOPAC, Mr. Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud; co-facilitator negosiasi Deklarasi UNGASS, Mr. Eric Anderson Machado (Peru Permanent Representative to UN Office in Vienna), dan Executive Director UNODC, Ghada Fathi Waly.

Acara ini merupakan bagian dari upaya IPU membangun dimensi keparlemenan sebagai isu fokus PBB tahun ini, yakni UN General Assembly Special Session (UNGASS) against Corruption. 

Sebagai jaringan anggota parlemen dengan status konsultatif pada UN ECOSOC,  GOPAC – SEAPAC telah menyumbangkan kontribusi tertulisnya untuk UNGASS.

Editor: Idham Kurniawan

Daerah