Pemerintah akan Beri Subsidi Upah Rp1 Juta untuk Pekerja Terdampak PPKM

Penulis: Naufal Lanten

TVRINews, Jakarta 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memberikan bantuan berupa subsidi upah kepada para pekerja atau buruh yang terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bantuan tersebut merupakan respon pemerintah terhadap penurunan aktifitas masyarakat yang berdampak pada menurunnya daya beli para pekerja atau buruh selama pandemi.

“Subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dimana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus,” kata Ida Fauziyah dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7/2021).

Dalam penyelenggaraannya, sambung Ida, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun besaran subsidi yang akan diterima para pekerja atau buruh itu sebanyak Rp500 ribu per bulan dan akan diberikan selama dua bulan. “Akan diberikan sekaligus, artinya satu kali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi satu juta rupiah,” kata Ida.

Ia menjelaskan untuk pekerja yang akan mendapatkan subsidi upah tersebut ialah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan yang masih aktif sampai Juni 2021.

“Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik yang dapat di akses dan dapat dipertanggungjawabkan hingga saat ini,” ujarnya.

Selain itu, pekerja penerima bantuan juga telah membayar iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta atau sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 4 yang UMK di atas Rp3,5 juta, sambung Ida, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah dan memiliki rekening bank yang aktif.

Adapun, pekerja yang terdampak PPKM ialah yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Ia menjelaskan untuk mekanisme penyaluran bantuan dilakukan oleh bank penyalur dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUKN yang dihimpun melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

“Mudah-mudahan dengan subsidi ini akan membantu para pekerja terutama yang di luar sektor kritikal untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktifitas masyarakat,” kata Ida Fauziyah.

 

Editor: Dadan Hardian

Daerah