Pendemo yang Ditangkap Dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit

Reporter: Riana Rizkia

TVRINews,Jakarta

Hari Pendidikan Nasional  (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2021 kemarin menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, dari aksi tersebut sebanyak sembilan orang ditangkap dan dijadikan tersangka. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebut pada Senin 3 Mei 2021 pukul 17.30 WIB polisi menangkap sembilan orang demonstran yang diketahui berasal dari elemen mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). 

Kombes Pol Yusri mengungkap fakta bahwa dari beberapa orang yang ditangkap pada aksi Hardiknas sebagian merupakan demonstran yang pernah ditangkap pada aksi sebelumnya di Patung Kuda. 

"Jadi hampir semuanya ini, mereka yang tanggal 1 Mei diamankan," katanya di Polda Metro Jaya, Selasa (4/5/2021). 

"Kemarin tanggal 1 Hari Buruh Nasional, hadir mereka, kita amankan di sini, tanggal 3 hadir lagi. Jadi 9 orang yang kami amankan ini bukan semuanya mahasiswa,"sambung Kabid Humas Polda Metro Jaya. 

Penangkapan dilakukan karena demonstran sudah diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan namun tetap tidak diindahkan. 

"Hingga akhirnya pada 17.30 WIB dilakukan pembubaran secara paksa. Jangan karena mau menyampaikan hal-hal, kemudian melanggar protokol kesehatan,"ujar Kombes Pol Yusri. 

Setelah pembubaran massa aksi, polisi melakukan pemeriksaan kepada sembilan orang tersebut. 

"Dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kami sudah tetapkan sebagai tersangka sesuai perannya masing-masing, negara kita negara hukum," 

Tudak ada penahanan kepada para tersangka, dan semuanya telah dipulangkan namun proses hukum tetap berjalan juga selama pemeriksaan mereka didampingi oleh kuasa hukum. 

"Ada yang ribut di media sosial tidak didampingi kuasa hukum, siapa bilang? Ada. Makanya yang tidak mengerti jangan asal berkoar dan mencari opini kepada masyarakat. Ini masih berproses,"

Polisi mempersangkakan sembilan orang tersebut dengan Undang-undang tentang wabah penyakit yaitu Undang-undang Nomor 4 Pasal 14, Pasal 216 dan 218 KUHP.

Kombes Pol Yusri menegaskan terkait pembubaran yang dilakukan kepolisan  mengacu pada Pasal 218 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

 

Editor: Dadan Hardian

Daerah