Rakyat Myanmar Kritik Kesepakatan ASEAN dan Pemimpin Junta Militer Min Aung Hliang

Reporter: Aulia Zita

TVRINews, Myanmar


Kepala negara anggota ASEAN melakukan pertemuan tatap muka di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021) dan menghasilkan lima kesepakatan dengan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hliang. 

Namun kesepakatan ini mendapat kritik dari masyarakat Myanmar di berbagai platform media sosial.

“Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh, dan diteror oleh militer,” kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun. 

"Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu,” tulisnya seperti diberitakan Reuters.

"Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun, untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis."  tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya pada berita di media domestik Myanmar tentang kesepakatan ASEAN.

Aaron Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis: "Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa yang tidak bersalah."

Sebelumnya melalui chairman statement ASEAN mengumumkan telah dicapai lima kesepakatan antara organisasi tersebut dan junta militer Myanmar yang diwakili Min Aung Hliang. 

Lima kesepakatan tersebut antara lain bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kemudian yang kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat.

Konsensus juga menyepakati intervensi ASEAN yakni utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kemudian terkahir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Beberapa komentar menyatakan kekecewaan terutama karena dalam konsensus tidak disebutkan pembebasan tahanan politik meskipun beberapa kepala negara seperti Indonesia dan Malaysia menyerukan pada junta untuk melakukan hal tersebut.

Sebelumnya pada Sabtu malam (24/4/2021) usai Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan pers mengenai hasil pertemuan kepala negara, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) paralel Myanmar,mengatakan pihaknya menyambut baik konsensus yang dicapai tetapi mengatakan junta harus berpegang pada janjinya.

“Kami menantikan tindakan tegas ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami,” kata Dr. Sasa, juru bicara NUG, yakni kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan dan perwakilan kelompok etnis bersenjata,  pada lama Facebook pribadinya seperti diberitakan Reuters.

 

Editor: Dadan Hardian

Daerah