Tiga PT yang Suap Angin Prayitno Adji

Reporter: Nur Khabibi

TVRINews, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Adji sebagai tersangka. 

Dalam penyidikan KPK Angin Prayitno diduga menerima suap pembayaran atas tiga PT, yakni PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia, dan PT Jhonlin Baratama. Untuk memuluskan niat jahatnya dia bekerja sama dengan tersangka Dadan Ramdani.

"Angin Prayitno Adji dengan kewenangan yang melekat selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 bersama-sama dengan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa wartawan, Selasa (4/5/2021).

Kegiatan tersebut menurut Firli dianggap termasuk tindak pidana korupsi karena pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu dalam proses pembayaran pajak, Angin juga diduga menerima sejumlah uang dari pihak yang terkait.

Pada Januari sampai Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15 Miliar diserahkan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations. 

Kemudian Pertengahan 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh Veronika Lindawati sebagai perwakilan PT Bank PAN Indonesia dari total komitmen sebesar Rp25 Miliar. 

Lalu pada kurun waktu bulan Juli hingga September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama.

Atas perbuatannya, Angin Prayitno Adji dan Dadan Ramdani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 

Sedangkan Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Veronika Lindawati, dan Agus Susetyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

 

Editor: Dadan Hardian

Daerah