TVRINews, Jakarta
DPR RI mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah melalui perjalanan pembahasan selama 18 tahun.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Kamis, 19 November 2026.
Puan menyampaikan bahwa pengesahan ini dilakukan melalui proses matang serta partisipasi publik bermakna, termasuk 87 RDP/RDPU, 15 kunjungan kerja lintas provinsi, kunjungan ke 46 dapil, serta sinkronisasi dengan KUHAP dan KUHP guna menghindari tumpang tindih aturan.
Puan menegaskan, pengesahan regulasi tersebut bukan karena desakan atau paksaan, melainkan hasil pembahasan optimal yang telah memperoleh persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan dalam rapat pengambilan keputusan.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Disahkan, DPR Tekankan Keadilan dan Pemulihan Korban














