Wartawan Jepang Dituntut Junta Militer Myanmar atas Berita Palsu

Reporter:Aulia Zita

​​​​​​TVRINews, Myanmar

Seorang jurnalis lepas asal Jepang, Yuki Kitazumi didakwa oleh junta militer Myanmar atas tuduhan menyebarkan berita yang dianggap sebagai berita palsu. Jurnalis tersebut telah ditahan oleh aparat keamanan Myanmar sejak pertengahan April lalu. 

Dilansir dari Kyodo Selasa (4/5/2021), Yuki Kitazumi bisa menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun jika terbukti bersalah berdasarkan hukum pidana yang telah diubah setelah kudeta oleh militer Februari lalu. 

Kitazumi ditangkap dan dibawa dari rumahnya di Yangon pada 18 April. Dia ditahan di penjara Yangon yang terkenal menampung tahanan politik.

Menurut keterangan Kedutaan Besar Jepang untuk Myanmar, wartawan tersebut dalam kondisi sehat selama ditahan. Selain itu pemerintah Jepang dan kedutaan juga mendesak junta untuk membebaskan Kitazumi. 

"Secara alami, kami akan terus melakukan yang terbaik untuk pembebasan awal warga negara Jepang yang ditahan," kata Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi kepada wartawan Jepang dalam perjalanan ke Inggris, seperti diberitakan NHK. 

Sebelumnya saat Kitazumi baru ditahan, Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato, juru bicara pemerintah Jepang, menuntut dalam penjelasan rutin pada 20 April agar pasukan keamanan di Myanmar membebaskan Kitazumi.

Penangkapannya terjadi di tengah protes yang sedang berlangsung terhadap militer, yang mengambil kendali pemerintah melalui kudeta pada 1 Februari. 

Wartawan, yang sebelumnya bekerja di harian bisnis Nikkei yang berbasis di Tokyo, melakukan peliputan protes anti-pemerintah dan mengunggah hasil pengamatannya di media sosial. Unggahan-unggahan tersebut dianggap kritis terhadap militer.

Sebelum ditahan pada pertengahan April, dia juga sempat ditahan sebentar oleh pasukan keamanan saat meliput protes di Yangon pada 26 Februari. Dia dipukuli dan ditahan sebentar tetapi kemudian dibebaskan.

Kitazumi bukan satu-satunya wartawan yang ditahan oleh junta. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mencatat hingga kiji ada setidaknya 54 jurnalis yang ditahan dan 25 di antaranya telah dituntut, sementara surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk 29 lainnya. 

Selain menangkap jurnalis, para jenderal juga berusaha membatasi pemberitaan dengan cara menutup media independen dan mengurangi kecepatan internet.

 

Editor: Dadan Hardian

Daerah